Permintaan ini disampaikan menyusul gugurnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) akibat serangan militer Israel di wilayah Lebanon Selatan.
Mengutip laporan Kompas.com, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa keselamatan prajurit harus menjadi prioritas utama negara, terutama dalam menjalankan misi internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (31/3/2026), Muzani menegaskan bahwa situasi keamanan di Lebanon saat ini dinilai semakin berisiko bagi pasukan penjaga perdamaian Indonesia.
Ia menambahkan, sesuai amanat konstitusi, negara memiliki kewajiban melindungi seluruh warga negara, termasuk prajurit yang bertugas di luar negeri.
Oleh karena itu, MPR meminta pemerintah mempertimbangkan langkah penarikan pasukan jika kondisi keamanan tidak terjamin.
Selain mendorong penarikan pasukan, MPR juga mengecam keras serangan yang menyebabkan jatuhnya korban dari prajurit TNI.
Lembaga tersebut mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang penyelidikan serta menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang bertanggung jawab.
Tiga Prajurit TNI Gugur di Lebanon Selatan
Masih berdasarkan laporan Kompas.com, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mengonfirmasi bahwa dua prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Kontingen Garuda (Konga) gugur dalam insiden yang terjadi pada Senin (30/3/2026).
Peristiwa ini menambah jumlah korban menjadi tiga orang, setelah satu prajurit lainnya dilaporkan gugur sehari sebelumnya dalam serangan terpisah.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait menjelaskan bahwa dua prajurit lainnya mengalami luka berat dan saat ini tengah menjalani perawatan intensif di fasilitas medis di Beirut.
Ia menuturkan, saat kejadian para prajurit sedang menjalankan tugas pengawalan untuk mendukung operasional misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Insiden tersebut terjadi di tengah meningkatnya intensitas konflik di kawasan tersebut, sementara penyebab pastinya masih dalam proses penyelidikan oleh pihak UNIFIL.
Pemerintah Indonesia melalui Kemhan dan TNI terus berkoordinasi dengan markas UNIFIL guna memastikan keselamatan seluruh personel yang masih bertugas, serta menjamin penanganan optimal bagi para korban, termasuk proses evakuasi dan layanan medis sesuai standar operasional PBB.