Hal ini dipicu oleh meningkatnya harga avtur yang berdampak langsung pada biaya penerbangan.
Dalam keterangannya di Menara Kompas, Jakarta, Selasa (31/3/2026), Gus Irfan menjelaskan bahwa meskipun pemerintah telah menjalin kontrak dengan maskapai penerbangan sejak beberapa bulan lalu, fluktuasi harga bahan bakar pesawat tetap menjadi faktor yang tidak bisa dihindari.
Menurutnya, kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah turut memengaruhi harga avtur sekaligus rute penerbangan.
Penerbangan haji Indonesia yang umumnya dilakukan secara langsung (direct flight) berpotensi mengalami penyesuaian jalur apabila situasi keamanan berubah.
“Jika terjadi perubahan rute penerbangan, tentu akan berdampak pada penambahan biaya operasional,” ujar Gus Irfan.
Meski demikian, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menekan potensi kenaikan biaya agar tidak dibebankan kepada jemaah haji.
Berbagai langkah tengah disiapkan, termasuk mencari sumber pendanaan alternatif untuk menutupi kemungkinan tambahan biaya tersebut.
Selain itu, koordinasi dengan otoritas Arab Saudi juga terus dilakukan guna memastikan kelancaran seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji.
Saat ini, perwakilan pemerintah Indonesia bahkan telah berada di Arab Saudi untuk memantau langsung kesiapan teknis di lapangan.
Gus Irfan menegaskan bahwa dalam setiap kebijakan yang diambil, aspek keselamatan dan keamanan jemaah tetap menjadi prioritas utama pemerintah, sejalan dengan arahan Presiden.
“Pemerintah akan terus melakukan mitigasi terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi demi memastikan jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman,” tutupnya.