Empat Lawang – Ratusan warga bersama para aktivis di Kabupaten Empat Lawang menggelar konsolidasi guna membahas persoalan infrastruktur, khususnya kondisi jalan provinsi yang dinilai mengalami kerusakan parah dan belum mendapat penanganan maksimal.
Dalam pertemuan tersebut, peserta konsolidasi menyoroti lambannya perbaikan sejumlah ruas jalan provinsi yang telah rusak selama bertahun-tahun.
Kondisi ini dinilai menghambat aktivitas masyarakat serta berdampak pada perekonomian daerah.
Selain itu, kepemimpinan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, turut menjadi perhatian dalam diskusi.
Para peserta menilai penanganan infrastruktur di wilayah Empat Lawang belum berjalan optimal dan masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah provinsi.
Salah satu aktivis asal Empat Lawang yang berdomisili di Jakarta, Tonico Angga, mengajak masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan aspirasi terkait kondisi pembangunan di daerahnya.
“Sudah waktunya masyarakat menyampaikan suara secara terbuka.
Empat Lawang terkesan belum menjadi prioritas pembangunan, padahal banyak jalan yang rusak dan belum diperbaiki,” ujarnya.
Konsolidasi tersebut juga menghasilkan rencana aksi damai yang akan digelar di sejumlah titik jalan rusak.
Aksi ini tidak hanya sebagai bentuk protes, tetapi juga akan diisi dengan kegiatan penggalangan dana sebagai simbol kritik terhadap alasan keterbatasan anggaran perbaikan.
Koordinator lapangan, Julian Saputra, menegaskan bahwa gerakan ini akan terus berlanjut hingga ada langkah nyata dari pemerintah.
“Kami akan terus mengawal aspirasi masyarakat sampai ada kejelasan.
Jika belum ada respons, kami siap menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar,” tegasnya.
Para aktivis berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan segera mengambil tindakan konkret dalam memperbaiki infrastruktur jalan, mengingat akses jalan yang layak merupakan kebutuhan utama masyarakat.
Mereka juga menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, termasuk Kabupaten Empat Lawang.
Aksi konsolidasi ini menjadi bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam menyuarakan kebutuhan dasar, sekaligus mendorong pemerintah agar lebih responsif terhadap persoalan infrastruktur di daerah.