Kebijakan tersebut mengatur bahwa porsi belanja pegawai dibatasi maksimal sebesar 30 persen dari total anggaran daerah.
Menyikapi hal ini, Sekretaris Daerah Empat Lawang, Fauzan Khoiri, menegaskan pihaknya akan segera melakukan penyesuaian sesuai arahan yang berlaku.
Ia menjelaskan, meskipun petunjuk teknis dari pemerintah pusat sudah tersedia, penerapannya tetap harus mempertimbangkan kondisi riil di daerah.
Karena itu, Pemkab Empat Lawang memilih untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.
“Kita tetap mengacu pada batas maksimal 30 persen, tetapi kondisi daerah juga harus jadi pertimbangan utama.
Jika kebijakan ini harus dijalankan, tentu kami akan berkoordinasi dengan PPK dan pimpinan untuk menentukan langkah terbaik,” ujarnya.
Fauzan juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan final terkait sektor mana saja yang akan terdampak langsung dari kebijakan efisiensi tersebut, termasuk kemungkinan pengaruhnya terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurutnya, pemerintah daerah masih melakukan kajian secara menyeluruh guna memastikan setiap kebijakan yang diambil tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan, baik terhadap pelayanan publik maupun aparatur pemerintahan.
“Kami masih dalam tahap evaluasi. Belum bisa dipastikan apakah akan berdampak ke PPPK atau kegiatan lainnya. Jika ada penyesuaian anggaran, harus dilakukan secara cermat agar tidak mengganggu program prioritas,” jelasnya.
Pemkab Empat Lawang menegaskan, setiap langkah yang diambil nantinya akan mengedepankan keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kepentingan masyarakat, sehingga roda pemerintahan tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan pelayanan publik.