Kegiatan yang dipusatkan di SMP Negeri 2 Muara Pinang, Desa Seleman Ilir itu menjadi ruang terbuka bagi masyarakat, tenaga pendidik, hingga pelajar untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Sejumlah kepala sekolah SMP dan SD se-Kecamatan Muara Pinang hadir bersama unsur Forkopimcam, kepala desa, tokoh masyarakat, dan dewan guru.
Reses tersebut juga diisi dengan dialog interaktif dan sesi tanya jawab.
Pendidikan Jadi Sorotan Utama
Dalam reses tersebut, Siswo Pranoto menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama.
Berbagai aspirasi disampaikan langsung oleh pihak sekolah, mulai dari kebutuhan pembangunan pagar, rehabilitasi ruang kelas, penambahan fasilitas WC, hingga penerangan ruang belajar.
Tak hanya itu, kebutuhan perangkat penunjang digital seperti komputer dan Chromebook juga mengemuka, seiring tuntutan transformasi pendidikan di era digital.
Dari kalangan pelajar, Siswo Pranoto menerima berbagai usulan seperti penyediaan WiFi, bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP), perbaikan lapangan olahraga, hingga penambahan ruang kelas dan fasilitas pendukung bagi siswi perempuan.
“Seluruh aspirasi ini menjadi perhatian serius kami.
Pendidikan adalah fondasi utama pembangunan daerah,” tegas Siswo Pranoto.
Keluhan Elpiji Menguat, Kuota Jadi Sorotan
Dalam dialog bersama masyarakat, Siswo Pranoto menerima keluhan terkait mahalnya harga elpiji 3 kilogram di tingkat warga.
Siswo Pranoto menilai persoalan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Selatan, kuota LPG 3 kilogram bersubsidi tahun 2026 di Sumsel ditetapkan sebesar 231.455 metrik ton (MT), berdasarkan keputusan Kementerian ESDM RI.
Namun, kuota tersebut tercatat mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.
Untuk Kabupaten Empat Lawang sendiri, alokasi kuota LPG 3 kg pada 2026 sebesar 4.736 MT.
Siswo Pranoto menegaskan bahwa kondisi ini perlu dikawal agar distribusi tepat sasaran dan tidak memberatkan masyarakat.
“Kami akan mendorong pengawasan distribusi LPG agar tepat sasaran dan harga tetap terjangkau,” kata Siswo Pranoto.
Petani Meminta Perbaikan Irigasi
Reses juga menyoroti kondisi sektor pertanian, khususnya di Daerah Irigasi (DI) Lintang Kiri yang belum tersentuh rehabilitasi sejak 2017.
Petani mengeluhkan kekurangan air akibat saluran irigasi yang belum optimal serta mengalami pendangkalan.
Kondisi bendungan yang juga semakin dangkal dinilai memperparah situasi.
Siswo Pranoto menegaskan bahwa persoalan ini menjadi prioritas yang akan segera diperjuangkan.
“Aspirasi petani akan kami sampaikan ke BBWS Sumatera VII dan pemerintah provinsi.
Ini menyangkut hajat hidup masyarakat,” kata Siswo Pranoto.
Anggaran dan Skala Prioritas
Di sisi lain, Siswo Pranoto juga secara terbuka menyampaikan kondisi keuangan daerah yang saat ini terbatas.
Hal ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran nasional sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Akibatnya, sejumlah program pembangunan mengalami penyesuaian dan harus difokuskan pada skala prioritas.
“Sebagai wakil rakyat, kami wajib menyampaikan kondisi riil.
Namun yang pasti, seluruh aspirasi tetap kami perjuangkan secara bertahap,” jelas Siswo Pranoto.
Komitmen PDI Perjuangan untuk Rakyat
Sebagai kader PDI Perjuangan, Siswo Pranoto menegaskan bahwa keberpihakan kepada rakyat kecil, dunia pendidikan, dan petani menjadi garis perjuangan yang tidak bisa ditawar.
Reses, menurutnya, bukan sekadar agenda formal, tetapi menjadi sarana mendengar langsung suara rakyat dan memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.
“PDI Perjuangan selalu hadir di tengah rakyat.
Apa yang disampaikan hari ini adalah amanah yang akan kami kawal dan perjuangkan,” tegas Siswo Pranoto.