Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, guru PPPK paruh waktu yang tidak lulus tes tidak akan kehilangan status kepegawaiannya.
Mereka juga tidak akan diberhentikan atau dirumahkan meskipun belum berhasil lolos dalam tes untuk menjadi pegawai penuh waktu.
"Tadi kesimpulannya akan diupayakan mereka untuk ikut semacam ada tes, ya dan kemudian nanti dijadikan pegawainya Kemendikdasmen kalau lulus," ujar Tito usai mengikuti rapat koordinasi di Gedung DPR RI, Kamis (17/9/2026).
Menurut Tito, apabila peserta tidak lulus tes, status mereka sebagai guru PPPK paruh waktu tetap dipertahankan.
"Kalau tidak lulus, ya tetap mereka statusnya dipertahankan.
Tidak dipecat atau dirumahkan, tidak ya," tegas Tito.
Rapat koordinasi tersebut digelar bersama pimpinan DPR RI, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), serta Kementerian Keuangan.
Tito mengatakan, pembiayaan untuk guru PPPK tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Tadi ada Kementerian Keuangan, Wakil Menteri Keuangan tadi hadir juga, dan Kemendikdasmen juga ada tadi.
Yang intinya adalah pembiayaannya dari APBN," kata Tito.
Selain tetap mempertahankan status kepegawaian, guru PPPK paruh waktu yang belum lulus juga masih mendapatkan kesempatan untuk mengikuti tes kembali pada tahun berikutnya.
"Nah, kemudian kalau misalnya tidak lulus tahun ini, ya boleh ikut lagi tahun berikutnya.
Kira-kira seperti itu," jelas Tito.
Menurut Tito, mekanisme tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bagi para guru yang berstatus PPPK paruh waktu maupun penuh waktu.
"Intinya memberikan ketenangan kepada ASN yang paruh waktu maupun yang penuh waktu ya, terutama guru," lanjutnya.
Saat ditanya apakah seluruh guru PPPK paruh waktu akan memperoleh kesempatan menjadi pegawai penuh waktu atau terdapat batasan kuota, Tito mengatakan hal tersebut akan bergantung pada hasil tes.
"Ya, itu tadi tergantung hasil tesnya.
Itu mungkin mau tanya detail ke Bu MenPAN yang paling paham sekali tadi," pungkas Tito.