Pasalnya, anggaran sebesar Rp758.670.000 yang tercantum untuk belanja ATK dalam dokumen pengadaan disebut mengalami perubahan peruntukan, dengan alokasi terbesar dialihkan untuk pembelian pulsa senilai Rp627 juta.
Dalam uraian pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang diakses melalui INAPROC, belanja tersebut mencantumkan sejumlah kebutuhan ATK, mulai dari pensil hitam, pelubang kertas, binder clip, map folio, pena, klip kertas, buku folio hingga kertas F4.
Tetapi didalam sistem INAPROC tidak dirubah atau dicantumkan untuk pembelian pulsa sebesar Rp.627 Juta itu.
Efisiensi yang selalu digaungkan pemerintah pusat untuk menghemat uang negara tersebut ternyata tidak berlaku untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Empat Lawang.
berdasarkan penjelasan Kepala Dinas KB Empat Lawang, Rita Purwaningsi, rincian penggunaan anggaran kemudian berubah setelah petunjuk teknis (juknis) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) terbit pada awal 2026.
Rita menjelaskan, juknis BOKB memuat beberapa pilihan komponen pembiayaan, di antaranya ATK, pulsa dan transportasi.
Menurut dia, sekitar Maret–April 2026, anggaran disesuaikan dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi kegiatan Tim Pendamping Keluarga (TPK) saat melakukan pendampingan kepada keluarga sasaran.
"Namun pada saat juknis BOKB keluar di awal tahun 2026, ada beberapa rincian yang lebih jelas, dimuat di juknis dan beberapa opsi, yaitu ATK, pulsa dan transport,” jelas Rita saat dikonfirmasi.
Berdasarkan rincian yang disampaikan Rita, alokasi anggaran tersebut terdiri atas pulsa sebesar Rp627 juta, dengan perhitungan Rp100.000 per orang untuk 627 orang selama 10 bulan.
Selanjutnya, anggaran ATK sebesar Rp53,285 juta, fotokopi dan cetak laporan Rp9,405 juta, serta transport pendampingan sebesar Rp78,375 juta, dengan perhitungan Rp50.000 untuk setiap orang dalam kegiatan pendampingan.
Anggaran yang tercantum dalam SiRUP sendiri merupakan informasi perencanaan pengadaan, untuk mengetahui keuangan negara sehingga perlu ditelusuri dokumen perubahan dan realisasinya untuk memastikan alur penggunaan dana.