Pasalnya, anggaran yang tercantum dalam INAPROC tersebut mencapai Rp758.670.000 dan bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026.
Dalam uraian pengadaan, anggaran tersebut mencantumkan sejumlah kebutuhan seperti pensil hitam, pelubang kertas, binder clip, map folio, pena Pilot, klip kertas, kotak pensil, pena plastik, buku folio, map order hingga kertas F4.
Besarnya anggaran ATK tersebut kemudian memunculkan pertanyaan publik, terlebih pemerintah pusat tengah mendorong efisiensi belanja dan meminta anggaran diprioritaskan untuk kebutuhan yang lebih penting.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas KB Empat Lawang, Rita Purwaningsi, menjelaskan bahwa angka Rp758,67 juta merupakan rincian awal yang dientri dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2026 pada akhir 2025.
Anggaran tersebut awalnya direncanakan untuk kebutuhan ATK dan operasional bagi 627 orang TPK (Tim Pendamping Keluarga) di masing-masing desa.
Menurut Rita, setelah petunjuk teknis (juknis) Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) terbit pada awal 2026, rincian penggunaan anggaran menjadi lebih jelas dan terbagi dalam beberapa komponen.
“Adapun rincian yang diberikan untuk entri dalam RKKA 2026 yang dientri pada akhir tahun 2025 yaitu rincian ATK dan operasional (transport),” jelas Rita saat dikonfirmasi.
Berdasarkan rincian setelah juknis tersebut, anggaran kemudian terbagi menjadi pulsa Rp627 juta untuk 627 orang selama 10 bulan, ATK Rp53,285 juta, fotokopi dan cetak laporan sebesar Rp9,405 juta, serta transport pendampingan sebesar Rp78,375 juta.
Dengan demikian, alokasi tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk pembelian ATK sebagaimana angka awal Rp758,67 juta yang tercantum dalam dokumen perencanaan.