Ketua DPD Perkumpulan Gerakan Kebangsaan OKI, Rivaldy Setiawan, S.H., mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menjamin ketersediaan BBM subsidi Pertalite di tengah potensi lonjakan konsumsi masyarakat.
Rivaldy menilai, kenaikan harga Pertamax berpotensi membuat masyarakat beralih menggunakan Pertalite untuk menekan biaya pengeluaran sehari-hari.
Kondisi ini, menurutnya, harus diantisipasi agar tidak menimbulkan kelangkaan di tingkat SPBU.
“Ketika harga Pertamax naik, tentu banyak masyarakat yang akan beralih ke Pertalite.
Pertanyaannya, apakah pemerintah sudah menjamin stok Pertalite tetap aman jika permintaan meningkat drastis?” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah tidak cukup hanya menjelaskan kenaikan harga berdasarkan mekanisme pasar atau faktor global, tetapi juga harus memastikan dampaknya tidak membebani masyarakat secara langsung.
Rivaldy juga mengingatkan potensi antrean panjang hingga kelangkaan BBM di lapangan apabila distribusi tidak diantisipasi dengan baik.
Bahkan, ia menyebut sejumlah SPBU mulai mengalami peningkatan antrean kendaraan untuk mendapatkan Pertalite.
“Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan Pertalite, lalu terpaksa membeli Pertamax yang harganya lebih mahal.
Jika itu terjadi, maka rakyat yang dirugikan,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah dan Pertamina untuk memberikan penjelasan terbuka terkait stok nasional Pertalite serta strategi distribusi dalam menghadapi peningkatan permintaan.
Menurutnya, dampak kenaikan BBM tidak hanya dirasakan pengguna kendaraan pribadi, tetapi juga berimbas pada biaya transportasi, distribusi barang, hingga harga kebutuhan pokok masyarakat.
“Jika biaya transportasi naik, maka harga barang dan jasa ikut terdampak. Daya beli masyarakat bisa semakin tertekan,” katanya.
Sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi tersebut, PGK OKI meminta adanya transparansi pemerintah terkait ketersediaan dan distribusi Pertalite agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
Rivaldy menegaskan, kebijakan energi harus tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi rakyat serta dampak sosial yang mungkin muncul di lapangan.
“Kami mendukung kebijakan ketahanan energi nasional, tetapi pemerintah juga harus memastikan rakyat tidak menjadi pihak yang paling terbebani akibat kebijakan tersebut,” pungkasnya.
Reporter : Winatha | Editor : Topan
Tags
Ogan Komering Ilir