Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Empat Lawang yang digelar pada Jumat (31/7/2026).
Seluruh fraksi DPRD menyatakan menerima dan menyetujui Raperda yang diajukan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
Ketua DPRD Kabupaten Empat Lawang, Darli, mengatakan persetujuan tersebut merupakan hasil pembahasan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
"Seluruh fraksi DPRD Kabupaten Empat Lawang menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025," kata Darli dalam rapat paripurna.
Bupati Apresiasi Dukungan DPRD
Bupati Empat Lawang H. Joncik Muhammad menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD yang telah memberikan persetujuan terhadap Raperda tersebut.
Menurut Joncik, berbagai masukan, saran, dan kritik konstruktif dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
Hal tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar semakin baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Atas nama Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, saya mengucapkan terima kasih atas persetujuan yang telah diberikan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025," ujar Joncik.
Ia mengatakan, pemerintah daerah akan memperhatikan berbagai masukan DPRD dalam upaya memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
Keuangan Daerah Masih Hadapi Tantangan
Bupati Joncik Muhammad juga mengakui bahwa kondisi keuangan daerah masih menghadapi berbagai tantangan.
Menurutnya, situasi tersebut sejalan dengan kondisi keuangan secara nasional yang saat ini juga menghadapi sejumlah tekanan.
Meski demikian, ia tetap optimistis pembangunan di Kabupaten Empat Lawang dapat terus berjalan melalui kerja sama dan sinergi seluruh pihak.
"Situasi keuangan secara keseluruhan di Indonesia memang sedang menghadapi tantangan," ungkap Joncik.
Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk memahami kondisi keuangan saat ini dan tetap bersinergi dalam menjalankan pembangunan daerah.
"Kita semua harus memahami kondisi saat ini dan terus bersinergi agar pembangunan di Kabupaten Empat Lawang tetap berjalan dengan baik sesuai kemampuan keuangan daerah," lanjutnya.
Dengan disetujuinya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 oleh seluruh fraksi DPRD, sinergi antara legislatif dan eksekutif diharapkan semakin kuat.
Kerja sama tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, kebijakan pembangunan daerah diharapkan tetap berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Empat Lawang.